ANGGARAN
RUMAH TANGGA
KOPERASI KARYAWAN
PT INTI EVERSPRING INDONESIA
“KOPSIKIES”
----------------------------------------------------------------------
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
KETENTUAN UMUM
Anggaran Rumah Tangga Koperasi Karyawan PT Inti
Everspring Indonesia “KOPSIKIES” ini merupakan kelengkapan dari Anggaran Dasar
Koperasi , dan karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
BAB II
TEMPAT KEDUDUKAN DAN ATRIBUT
Pasal 2
TEMPAT KEDUDUKAN DAN ATRIBUT
(1) Koperasi Karyawan PT Inti
Everspring Indonesia “KOPSIKIES”
berkedudukan di Serang, Provinsi Banten- Indonesia.;
(2) Koperasi Karyawan PT Inti
Everspring Indonesia “KOPSIKIES” dapat
membuka perwakilan dan atau cabang usaha di tempat yang dianggap perlu;
(3) Koperasi Karyawan PT Inti
Everspring Indonesia “KOPSIKIES” dapat
memiliki atribut organisasi seperti lambang, mars, seragam, dan identitas lain
yang dianggap perlu.
BAB III
PEMBUKAAN CABANG
Pasal 3
SYARAT PEMBUKAAN
Tata cara dan syarat pendirian dan pembukaan
cabang atau perwakilan Koperasi diatur dalam Peraturan khusus dan
perundang-undangan koperasi yang berlaku.
BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 4
KEANGGOTAAN
(1) Seorang yang ingin
menjadi atau berhenti dari Anggota Koperasi harus mengajukan surat permohonan
kepada Pengurus (sekretaris).
(2) Formulir surat permohonan
menjadi Anggota atau berhenti menjadi Anggota Koperasi dapat diminta kepada
Pengurus (sekretaris).
(3) Pengurus akan
memberitahukan/memberi jawaban tentang diterima atau ditolaknya permohonan
seorang menjadi atau berhenti sebagai Anggota Koperasi paling lambat 7 (tujuh)
hari sesudah permohonan diterima. Apabila permohonan tidak dikabulkan, maka
Pengurus harus memberikan alasan tentang penolakan tersebut.
(4) Anggota Koperasi tidak
diperkenankan berhenti dari status keanggotaannya sebelum masa keanggotaannya
berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
(5) Anggota kehormatan akan
diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus.
(6) Anggota Koperasi adalah
pemilik dan sekaligus pengguna jasa.
(7) Keanggotaan Koperasi
tidak dapat dipindah tangankan.
(8) Yang dapat diterima
menjadi anggota Koperasi ini adalah Warga Negara republik Indonesia yang
memenuhi beberapa syarat sebagai berikut;
a.
Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum
(dewasa tidak dalam perwalian dsb).
b. Karyawan MKD Group Plant Site, Jalan Raya Salira Indah, Desa
Mangunreja, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupeten Serang, Provinsi Banten.
c. Telah menyatakan
kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.
d.
Telah menyetujui isi anggaran dasar, anggaran rumah
tangga dan peraturan-peraturan perkoperasian yang berlaku.
BAB V
KEPENGURUSAN
Pasal 5
SYARAT PENGURUS
(1) Yang dapat dipilih
menjadi Pengurus Koperasi adalah:
a.
Mempunyai sifat jujur dan bertanggung jawab dalam tugas.
b.
Mengerti tentang kegiatan perkoperasian.
c.
Dapat berpartisipasi secara aktif untuk kemajuan
Koperasi.
(2) Tata cara pengangkatan
pengurus dan pengawas, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab diatur
dalam aturan khusus.
(3) Susunan Pengurus
sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang
bendahara. Sedangkan susunan Pengurus lainnya atau struktur organisasi
ditetapkan dalam rapat pengurus yang susunannya ditentukan sesuai dengan
keperluannya.
Pasal 6
TUGAS DAN KEWAJIBAN
Tugas dan kewajiban
Pengurus adalah :
a.
Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;
b.
Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi;
c.
Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
d.
Mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja
Koperasi;
e.
Menyelenggarakan rapat anggota serta
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;
f.
Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota
baru serta pemberhentian anggota;
g.
Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan
keterangan dan memperlihatkan buktibukti yang diperlukan;
h.
Memberikan keterangan dan penjelasan kepada anggota
mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;
i.
Memelihara kerukunan di antara anggota dan mencegah
segala hal yang menyebabkan perselisihan;
j.
Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena
kelalaiannya, dengan ketentuan:
1) Jika kerugian yang timbul
sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus maka kerugian
ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan;
2) Jika kerugian yang
timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang
telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggota pengurus tanpa
terkecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi.
k.
Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan
tanggungjawab anggota pengurus, serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap
anggota;
l.
Meminta audit kepada koperasi jasa audit dan atau Akuntan
Publik yang biayanya ditanggung koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan
dalam anggaran biaya koperasi;
m.
Pengurus dan salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan
ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan
dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari
Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:
1) Meminjam atau meminjamkan
uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran
Rumah Tangga dan peraturan khusus koperasi;
2) Membeli, menjual atau
dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik
koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan
peraturan khusus koperasi.
Pasal 7
HAK PENGURUS
Pengurus mempunyai hak ;
a.
Menerima imbalan balas jasa sesuai keputusan rapat
anggota;
b.
Mengangkat dan memberhentikan pengelola dan karyawan Koperasi;
c.
Membuka cabang/perwakilan usaha baik di dalam maupun di
luar wilayah Republik Indonesia sesuai keputusan rapat anggota dan anggaran
rumah tangga;
d.
Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha
Koperasi;
e.
Meminta laporan dari pengelola secara berkala dan
sewaktu-waktu bila diperlukan.
Pasal 8
PEMBERHENTIAN
(1) Pengurus dapat diberhentikan
oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :
a.
Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan
usaha dan keuangan dan nama baik koperasi;
b. Tidak mentaati ketentuan
undang-undang perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaanya,
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota;
c. Sikap maupun tindakannya
menimbulkan akibat yang merugikan bagi koperasi khususnya dan gerakan koperasi
pada umumnya;
d. Melakukan dan terlibat
dalam tindak pidana yang terutama di bidang ekonomi, keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh
pengadilan.
(2) Dalam hal salah seorang
anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan
dihadiri wakil pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara :
a.
Menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan
tersebut;
b.
Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan
pengurus tersebut.
(3) Pengangkatan pengganti
Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggungjawabkan
oleh pengurus dan disahkan dalam rapat anggota berikutnya.
(4) Tugas dan tanggung jawab
yang lebih terperinci dari masing-masing Pengurus, diatur sebagai berikut :
a.
Tugas Ketua:
1)
Memimpin dan Mengawasi Pekerjaan dari Anggota Pengurus
dan Pengelola.
2)
Mengawasi pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga, serta segala Keputusan Rapat baik Pengurus, Anggota dan Pengelola.
3)
Memimpin Rapat Pengurus, Rapat Anggota dan Rapat-rapat
lainnya, dan jika berhalangan hadir merekomendasikannya kepada Pengurus
lainnya.
4)
Mewakili Koperasi keluar, terutama dalam hubungannya
dengan pemerintah.
5)
Menandatangani Daftar Anggota dan Daftar Pengurus.
6)
Menandatangani surat-surat.
7)
Menandatangani kwitansi pengembalian uang atau cek.
b.
Tugas Sekretaris:
1)
Memelihara dan menyimpan :
a)
Daftar Anggota.
b)
Daftar Pengurus.
c)
Buku Keputusan/Notulen Rapat-rapat.
d)
Peraturan-peraturan pemerintah yang bersangkutan dengan
Koperasi.
e)
Laporan-laporan Pengurus/Anggota dan arsip-arsip Surat
Koperasi.
f)
Bertanggung jawab atas segala aktifitas administrasi Koperasi.
2)
Menandatangani surat-surat keluar jika dianggap perlu.
3)
Menerima/mengirimkan laporan-laporan Koperasi baik yang
dikirm kepada anggota maupun keluar.
4)
Mempersiapkan surat-surat yang berhubungan dengan
Koperasi kedalam dan keluar.
5)
Membuat notulen dari rapat-rapat Koperasi.
c.
Tugas Bendahara:
1)
Bertanggung jawab atas segala keuangan dan harta benda
Koperasi.
2)
Menerima dan mengeluarkan uang atas seijin Ketua dengan
pencatatan yang jelas.
3)
Menyimpan surat-surat berharga.
4)
Bersama ketua menandatangani surat yang menyangkut
keuangan jika dianggap perlu.
5)
Menyiapkan laporan-laporan yang menyangkut keuangan
Koperasi.
6)
Merencanakan Anggaran Belanja untuk satu tahun yang akan
datang.
7)
Melakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan keuangan
dengan persetujuan Ketua Koperasi.
8)
Bersama Ketua Koperasi dalam menandatangani cek atau
surat-surat yang berhubungan dengan pengeluaran keuangan.
Pasal 9
SUMPAH/JANJI PENGURUS
(1)
Sebelum memangku jabatannya, Pengurus wajib mengucapkan
sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Rapat Anggota.
(2)
Sumpah atau janji Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berbunyi sebagai berikut:
”Demi Allah saya bersumpah/ berjanji :
a.
Bahwa saya dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai
Pengurus selalu berpegang kepada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang
Perkoperasiaan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta peraturan lain yang
berlaku di Koperasi Karyawan PT Inti Everspring Indonesia “KOSIKIES”.
b.
Bahwa saya dalam melaksanakan tugas atau kewajiban
sebagai Pengurus selalu berusaha sehingga kepentingan koperasi beserta
anggota-anggotanya mendapat pelayanan yang adil dan sebaik-baiknya.
c. Bahwa saya dalam
melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengurus, menjauhkan
perbuatan-perbutan yang dapat merugikan Koperasi
Karyawan
PT Inti Everspring Indonesia “KOPSIKIES”
dan anggotanya serta gerakan koperasi.”
Pasal 10
BERITA ACARA
Tiap pengurus yang telah mengucapkan sumpah atau
janji, bersama saksi- saksi harus membubuhkan tanda tangannya pada berita acara
pengucapan sumpah atau janji.
BAB VI
PENGAWAS
Pasal 11
SUSUNAN DAN SUMPAH/JANJI
(1)
Susunan Pengawas terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua)
orang Anggota, yang diangkat oleh Anggota dalam Rapat Anggota.
(2)
Sebelum memangku jabatannya, Pengawas wajib mengucapkan
sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Rapat Anggota.
(3)
Sumpah atau janji Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berbunyi sebagai berikut:
”Demi Allah saya bersumpah/
berjanji :
a.
Bahwa saya dalam melaksanakan tugas atau kewajibannya
sebagai Pengawas selalu berpegang pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang
Perkoperasiaan, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta
peraturan-peraturan Koperasi
lainnya.
b.
Bahwa saya dalam melaksanakan tugas atau kewajiban
sebagai Pengawas selalu bertindak obyektif, adil dan berpihak pada kepentingan
koperasi.
c.
Bahwa saya dalam melaksanakan tugas atau kewajiban
sebagai Pengawas menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan gerakan
koperasi pada umumnya dan anggota-anggota pada khususnya."
Pasal 12
BERITA ACARA
Setiap Pengawas yang telah mengucapkan sumpah atau
janji, bersama saksi-saksi harus membubuhkan tanda tangannya pada berita acara
pengucapan sumpah atau janji.
Pasal 13
TUGAS PENGAWAS
(1)
Dalam hal koperasi telah mampu mengangkat pengelola yang profesional maka pengawasan dapat diadakan secara
tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan
keputusan rapat Anggota.
(2)
Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan
audit non keuangan oleh tenaga ahli di bidangnya atas permintaan pengawas.
(3)
Pengaturan selanjutnya diatur peraturan khusus.
Pasal 14
HAK DAN KEWAJIBAN
Hak dan kewajiban
pengawas adalah :
a.
Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan
Rapat Anggota
b.
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan
dan pengelolaan koperasi;
c.
Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada koperasi;
d.
Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
e.
Memberikan koreksi, saran, teguran dan peringantan kepada
pengurus;
f.
Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
g.
Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas
pengawasan kepada rapat Anggota.
Pasal 15
PEMBERHENTIAN
(1)
Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum
masa jabatan berakhir apabila terbukti:
a.
Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan
nama baik Koperasi;
b.
Tidak mentaati ketentuan undang-undang Perkoperasian
beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga dengan keputusan Rapat Anggota.
(2)
Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum
masa jabatan berakhir, rapat Pengawas dengan dihadiri oleh Wakil Pengurus dapat
mengangkat pengganti dengan cara :
a.
Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota
pengawas yang lain;
b.
Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan
pengawas tersebut;
(3)
Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut
dalam ayat (2) diatas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang
terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan atau
memilih mengangkat Pengawas yang lain.
BAB VII
PENASEHAT
Pasal 16
KEDUDUKAN
(1)
Apabila diperlukan pengurus dapat mengangkat penasehat
atas persetujuan rapat anggota.
(2)
Penasehat Koperasi berjumlah minimal 1 (satu) orang dan
maksimal 3 (tiga) orang.
(3)
Seluruh penasehat berkedudukan setara satu sama lain.
(4)
Penasehat dipilih oleh pengurus koperasi, atas dasar
musyawarah untuk mufakat.
Pasal 17
HAK, KEWAJIBAN, DAN
WEWENANG
(1)
Memberikan pertimbangan, saran dan masukan kepada
pengurus dan pengawas, baik diminta atau tidak, dalam rangka memajukan
koperasi.
(2)
Turut serta membantu pengurus dan pengawas guna memajukan
koperasi.
(3)
Hadir dan berperan serta secara aktif dalam RAT.
(4)
Mendapatkan imbalan dari koperasi, sesuai dengan keputusan RAT.
BAB VIII
RAPAT-RAPAT
Pasal 18
PELAKSANAAN
(1)
Rapat Anggota yang dilaksanakan secara langsung maupun
secara perwakilan sah jika dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah
anggota koperasi atau perwakilan anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari
½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota atau perwakilan yang hadir.
(2)
Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas
tidak tercapai, maka rapat anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7
(tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya;
(3)
Apabila dalam rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat
(2) di atas kuorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat
dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila
dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota atau
perwakilannya dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota atau perwakilannya yang hadir.
Pasal 19
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
(1)
Pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan
musyawarah untuk mencapai mufakat.
(2)
Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan
keputusan oleh rapat anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota
atau perwakilan yang hadir.
(3)
Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota atau
perwakilan mempunyai hak satu suara.
(4)
Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya
kepada anggota lain yang hadir dalam Rapat Anggota yang dilaksanakan secara
langsung;
(5)
Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau
secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup.
(6)
Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat
atau pernyataan keputusan rapat yang ditanda tangani pihak yang berwenang.
(7)
Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu
hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota koperasi
harus diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi memberikan
persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta
menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau
pihak-pihak tertentu.
Pasal 20
KELENGKAPAN
Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat
Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota atau
perwakilannya sekurangkurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat
Anggota.
Pasal 21
PENYELENGGARA
(1)
Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi.
(2)
Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus
Koperasi dan/atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam
Rapat Anggota tersebut.
(3)
Pemilihan pimpinan dan sekretaris sidang dipimpin oleh
Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak memangku jabatan
Pengurus, Pengawas dan pengelola atau Karyawan Koperasi.
(4)
Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang
ditandatangani oleh pihak yang berwenang.
(5) Berita Acara keputusan
Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh pihak berwenang menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota koperasi dan pihak ketiga.
Pasal 22
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
(1)
Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat
3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam
anggaran dasar.
(2)
Rapat Anggota tahunan membahas dan mengesahkan :
a.
Laporan pertanggungjawaban Pengurus atas pelaksanan
tugasnya;
b.
Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31
(tiga puluh satu) Desember;
c.
Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha;
d.
Pertanggungjawaban pelaksaan tugas pengawas dalam satu
tahun buku.
(3)
Rapat anggota rencana kerja dan rencana anggaran
pendapatan dan belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun
buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.
(4)
Apabila Rapat Anggota rencana kerja dan rencana Anggaran
Pendapatan dan belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu
dilaksanakan oleh koperasi karena alasan yang obyektif dan rasional seperti
efisiensi maka ;
a.
Rapat Anggota rencana Kerja dan rencana Anggaran
pendapatan dan belanja dapat dilaksanakan bersama dengan Rapat Anggota Tahunan
dengan acara rapat tersendiri, dengan ketentuan Rapat Tahunan harus
dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku;
b.
Selama Rapat Anggota rencana kerja dan rencana Anggaran
Pendapatan dan belanja belum disahkan oleh rapat Anggota dalam pelaksanaan
tugasnya, pengurus berpedoman pada rapat anggota rencana kerja dan rencana
Anggaran Pendapatan dan belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat
persetujuan.
Pasal 23
RAPAT ANGGOTA KHUSUS
(1)
Rapat Anggota Khusus diadakan untuk :
a.
Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Koperasi dengan ketentuan ;
1)
Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat)
dari jumlah anggota atau perwakilan.
2)
Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya
2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota atau perwakilan yang hadir.
b.
Pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan
koperasi dengan ketentuan;
1)
Harus dihadiri oleh sekurangkurangnya ¾ (tiga per empat)
dari jumlah anggota atau perwakilan;
2)
Keputusannya harus disetujui oleh ¾ (tiga per empat) dari
jumlah anggota atau perwakilan yang hadir.
c.
Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan pengurus dan
pengawas dengan ketentuan:
1)
Harus dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari
jumlah anggota atau perwakilan;
2)
Keputusannya harus disetujui oleh ¾ (tiga perempat) dari
jumlah anggota atau perwakilan yang hadir.
Pasal 24
RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA
(1)
Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila
dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat
Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti
diatur dalam pasal 18 diatas.
(2)
Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) di atas diadakan apabila:
a.
Ada permintaan paling sedikit lebih dari 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah anggota atau perwakilan dan atau;
b.
Atas keputusan rapat Pengurus atau keputusan rapat
Pengurus dan Pengawas dan atau;
c.
Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera
memperoleh keputusan rapat anggota;
d.
Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak
memungkinkan diadakan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti
tersebut pada Pasal 19 diatas.
(3)
Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat
seluruh anggota, apabila:
a.
Dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) dari
jumlah anggota atau perwakilan dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah anggota atau perwakilan yang hadir;
b.
Untuk maksud pada ayat (2) di atas harus dihadiri oleh
sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota atau perwakilan dan
keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota atau
perwakilan yang hadir.
(4)
Hal-hal lain yang belum diatur akan diatur dalam
peraturan khusus.
BAB IX
PENGELOLA DAN KARYAWAN
Pasal 25
PENGELOLA
(1)
Jabatan Pengelola koperasi selanjutnya disebut pengelola.
(2)
Pengelola merupakan jabatan tertinggi dalam karyawan
koperasi.
(3)
Dalam pelaksanaan tugasnya pengelola dibantu beberapa
staff yang mempunyai status karyawan yang jumlahnya disesuaikan dengan
kebutuhan.
(4)
pengelola wajib bekerja penuh untuk koperasi dan dilarang
merangkap jabatan di tempat lain di mana hari dan jam kerjanya sama dengan yang
berjalan di koperasi.
(5)
Masa kerja pengelola maksimal 3 (tiga) tahun, dan dapat
diperbaharui setiap tahun setelah habis kontrak, dan dapat diperpanjang lagi
bilamana terbukti mampu dan berprestasi.
(6)
Pengurus dapat menunjuk unit-unit untuk mendampingi
pengelola
(7)
Hal-hal lain yang belum diatur akan diatur dalam
peraturan khusus.
Pasal 26
TUGAS DAN KEWAJIBAN
Tugas dan kewajiban pengelola adalah :
a.
Melaksanakan kebijaksanaan pengurus dalam mengelola usaha
koperasi;
b.
Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha yang
dilaksanakan oleh staff;
c.
Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai
bidang dan pelaksanaannya;
d.
Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam
anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota, kontrak kerja
dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi yang berkaitan dengan
pekerjaannya.
e.
Menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari
kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan yang dilimpahkan.
Pasal 27
HAK DAN WEWENANG
(1)
Hak dan wewenang pengelola :
a.
Menerima penghasilan sesuai perjanjian kerja yang telah
disepakati dan ditandatangi bersama oleh pengurus dan pengelola.
b.
Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan
tugas yang dibebankan;
c.
Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada
dirinya;
d.
Bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam rangka
menjalankan usaha;
e.
Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau
standar operasional prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota.
(2) Ketentuan lebih lanjut
mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang pengelola dan Staff diatur lebih lanjut
dalam ketetapan pengurus dan kontrak kerja.
Pasal 28
PERJANJIAN KERJA
PENGELOLA
Perjanjian kerja antara Pengurus dan pengelola
sekurang-kurangnya memuat antara lain :
1.
Uraian tugas pokok.
2.
Batasan wewenang.
3.
Hak dan kewajiban.
4.
Imbalan/upah/pendapatan pengelola.
5.
Hari, jam kerja dan cuti.
6.
Sanksi-sanksi.
7.
Penggunaan fasilitas dan peralatan koperasi.
8.
Target usaha.
Pasal 29
KARYAWAN
(1)
Yang dianggap Karyawan koperasi adalah seorang yang
mempunyai hubungan kerja dengan koperasi atas dasar perikatan dan peraturan
yang berlaku.
(2)
Pangkat dan jabatan Karyawan ditetapkan berdasarkan
keputusan Rapat Pengurus melalui surat keputusan pengurus yang disesuaikan
dengan struktur organisasi dan peraturan lainnya yang berlaku.
(3)
Karyawan yang terbukti berprestasi dan dinilai mampu oleh
Pengurus dapat dipromosikan dan dicalonkan sebagai calon Pengelola.
(4)
Hal yang menyangkut tentang kekaryawanan lebih lanjut
akan diatur dalam Peraturan Khusus dan Keputusan Pengurus.
BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI
Pasal 30
PEMBUKUAN KOPERASI
Ketentuan pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan laporan
pertanggung jawaban pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam peraturan
khusus.
BAB XI
SIMPANAN ANGGOTA
Pasal 31
SIMPANAN POKOK DAN WAJIB
(1)
Uang simpanan pokok dan wajib tidak dapat diminta kembali
selama anggota itu belum berhenti sebagai anggota.
(2)
Uang simpanan yang merupakan simpanan sukarela dan
simpanan berjangka dapat diminta kembali menurut peraturan khusus atau
perjanjian.
(3)
Jika diperlukan, koperasi dapat mengadakan simpanan
khusus yang diatur dalam peraturan khusus.
(4)
Jika Anggota Kopsikies keluar dari keanggotaan
yan disebabkan oleh Putus Hubungan Kerja dengan Perusahaan Mitra Kreasidharma
Group , maka sebagian modal Kopsikies yang menjadi hak milik Anggota akan
dikembalikan sesuai dengan ketentuan :
Jumlah Simpanan Pokok Anggota + Simpanan Wajib Anggota
/ ( Jumlah Simpanan Pokok Seluruh Anggota + Jumlah Simpanan Wajib Anggota ) x (
Modal + Modal Cadangan yang belum diberikan ).
Pasal 32
KEANGGOTAAN BERAKHIR
Keanggotaan berakhir
menurut Pasal 11 Anggaran Dasar, apabila :
a.
Berhenti atas permintaan sendiri/mengundurkan diri. Uang
simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian
tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian.
b.
Dipecat. Uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib
setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada
bekas anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang
akan datang.
c.
Dipecat dan meminta pertimbangan Rapat Anggota.
BAB XII
SANKSI
Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan khusus.
BAB XIII
PENUTUP
- Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan
diatur lebih lanjut dalam peraturan khusus dan atau keputusan pengurus dan
ketetapan pengurus.
- Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan Koperasi yang dilaksanakan pada hari Jum'at Tanggal Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Empat Belas di Danau Mas Resto Serdang.
Untuk Download Klik Disini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar